Fadli Zon: Ketika Disumpah Jadi Anggota DPR, Kita Perjuangkan Rakyat
Merdeka.com - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon, sayangkan jika tiap kritik anggota DPR di reduksi serta diwakili oleh Fraksi tiap partai di parlemen. Ia juga mengutarakan, jika dianya semaksimal kemungkinan melakukan pekerjaan jadi anggota DPR jadi perwakilan suara rakyat.
Memberikan Makanan Sesuai Jenis Ayam
"Saya berupaya semaksimal kemungkinan untuk menggunakan jadi perwakilan rakyat sekalian pasti dalam partai, sisi dalam perjuangan partai, Gerindra dalam soal ini, agar koridor nya itu jelas yang mana adalah daulat rakyat yang mana adalah daulat partai," tuturnya dalam dialog '#ReformasiDikorupsi #MosiTidakPercaya Di Mana Partai Politik Kita? Kamis (22/10).
"Saat kita disumpah jadi anggota DPR, kita disumpah perjuangkan inspirasi rakyat serta perjuangkan kebutuhan rakyat, itu sumpah pertama kali jadi anggota DPR," tambahnya.
Menurut dia, pekerjaan seluruhnya parpol didalamnya sama yaitu perjuangkan kebutuhan rakyat. Begitu juga dalam manifesto partai Gerindra atau dalam AD/ART nya. Hingga, tempat untuk mengatakan kebutuhan rakyat masihlah ada walau partainya telah masuk dalam konsolidasi.
"Sepanjang yang saya kerjakan, saya berupaya saat itu satu bulan lah saya puasa (kritikan). Ya (semestinya saya) jalankan dong pekerjaan jadi perwakilan serta konstituen memberikan dukungan apakah yang saya kerjakan, kan selanjutnya all politic is local, jadi konstituen sisi yang perlu diperjuangkan sebab mereka lah yang memutuskan kita, mengantar kita ya pasti melalui parpol," katanya.
Menurut Fadli, ekstensi parpol ialah tiap fraksi partai di DPR. Bila ada ketidaksamaan di antara kader partai yang duduk di parlemen, dapat dikatakan dalam fraksi semasing. Selama ini juga, katanya, tidak ada permasalahan di Gerindra tentang kemauan mengomentari ditambah lagi kritik itu memiliki satu landasan.
"Yang kita menyayangkan seluruhnya saran serta kritikan itu direduksi, jika seluruhnya praktek serta saran itu direduksi cuman menjadi perwakilan, serta diwakili oleh hanya segelintir orang misalkan hanya ada suara fraksi serta tidak ada suara kedaulatan anggota itu pada akhirnya dapat tercipta oligarki," katanya.
Anggota DPR ini menyesalkan, bila seluruhnya keputusan dalam bernegara cuman diambil oleh Presiden serta 9 ketua umum partai politik. Hingga, negara menjadi oligarki.
"Itu jika dilanjutkan kembali ke pucuk kita ini bisa menjadi negara oligarki yang hanya cuman sebagian orang saja yang putuskan, cukup presiden serta 9 ketua umum partai, itu menurut saya bisa menjadi korban ialah warga," katanya.
"Sebab saat bermufakat apa saja, kemungkinan tujuannya untuk melakukan perbaikan situasi serta memberikan dukungan rakyat, tetapi rakyatnya tidak berasa diajak apakah yang sebenarnya diperlukan oleh rakyat," tutupnya.
